Ratusan PNS dites urine, Ahok tak beri ampun yang positif narkoba

 Pemprov DKI Jakarta melakukan tes urine secara mendadak terhadap 648 pejabat eselon III dan IV yang baru saja dilantik hari ini. Mereka yang kedapatan positif narkoba akan langsung distafkan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sampai saat ini belum menerima hasil tes yang dilakukan pagi tadi. Tujuan menggelar tes ini untuk menciptakan citra bersih terhadap seluruh pejabat DKI Jakarta.

"Belum dapat hasilnya. Saya ingin mengubah tradisi bahwa yang namanya pejabat itu harus bersih. Kami pengen bersihin orang lain, kok kami nggak bersih," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/5).

Dia menambahkan, selama ini pihaknya telah beberapa kali melakukan tes serupa. Namun, hasilnya tidak ditemukan masalah narkotika. Tetapi jika kali ini ada pejabat terindikasi menggunakan obat terlarang ini maka akan di-stafkan.

"Kalau terbukti ya akan kami coret dari jabatannya," tutup mantan Bupati Belitung Timur in

sumber : merdeka.com

Larangan multi kewarganegaraan tidak langgar hak dasar

            Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal UU kewarganegaraan Korea Selatan yang pada prinsipnya tidak mengizinkan multi kewarganegaraan, tidak melanggar Konstitusi. 

Seorang etnis Korea Selatan yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, bermarga Kim mengajukan banding atas sebuah pasal UU kewarganegaraan Korea Selatan yang melanggar Konsitusi. Dia mengatakan larangan mengambil kewarganegaraan asing bila warga Korea Selatan tidak melepaskan kewarganegaraannya, adalah melanggar hak pribadi, kebebasan pindah domisili dan hak kebahagian hidup. Dalam perkara ini, seluruh hakim melegitimasi pasal tersebut. 

Menurut pasal 10 dan 15 UU kewarganegaraan Korea Selatan, penduduk Korea Selatan yang dengan sukarela mengambil kewarganegaraan asing, otomatis kehilangan kewarganegaraan Korea Selatan. Selain itu, warga asing yang mengambil kewarganegaraan Korea Selatan, harus melepas kewarganegaraan asingnya dalam waktu satu tahun kemudian. 

Kim mendapatkan kewarganegaraan Amerika pada tahun 2011, dan sejak itu kehilangan kewarganegaraan Korea Selatan. Gugatan banding tersebut, menurutnya karena peraturan ini melanggar Konstitusi. 

MK menerangkan kewarganegaraan berarti perlindungan dan hubungan ketaatan antara para anggota dalam negara itu. Lebih lanjut dikatakannya, orang yang memperoleh kewarganegaraan tambahan secara sukarela, berarti sudah menyampaikan keinginannya untuk menaati pemerintah dan perlindungan berdasarkan UU di negara itu. MK menambahkan jika multi kewarganegaraan diperbolahkan tanpa batasan, kepentingan publik akan lebih banyak dilanggar daripada kepentingan pribadi, seperti penghindaran wajib militer dan pembayaran pajak.

Sementara itu, MK juga menolak perkara atas petisi soal pelanggaran UU dasar bagi orang dengan kewarganegaraan ganda sejak lahir yang dilarang melakukan ekspatriasi kewarganegaraan bila tidak ikut wajib militer. 

Awalnya, pasal UU kewarganegaraan itu ditujukan untuk mencegah penghindaran wajib militer atau kelahiran diluar negeri yang disengaja. Namun, sejauh ini, pembatasan ketat atas penghilangan kewarganegaraan etnis Korea yang tinggal diluar negeri yang terpaksa memiliki multi kewarganegaraan, sempat dituntut sebagai pelanggaran hak-hak dasar manusia.