Ratusan Mahasiswa Papua Terancam Kehilangan Beasiswa

 

 

JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beberapa hari ini menuai protes dari beberapa pihak.

Hari ini, Papuan Brotherhood PT Freeport Indonesia, sebuah forum para pekerja Freeport, serta merupakan anak asli Papua, meminta pemerintah menunda penerapan aturan tersebut karena beberapa ancaman kerugian yang akan dialami daerah mereka nantinya.

Ketua Papuan Brotherhood Freeport Indonesia Silas Natkime mengungkapkan, penerapan UU Minerba oleh pemerintah tahun depan akan mengancam masa depan anak-anak Papua yang selama ini distudikan Freeport lewat program beasiswanya.

"Ada lebih dari 700 beasiswa yang sedang berjalan, jika produksi terganggu oleh penerapan aturan ini, Anda bisa bayangkan nasib mahasiswa Papua yang sedang studi sekarang. Bagaimana dengan mereka?" tutur Silas saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/12/2013).

Dia menuturkan, selain nasib para mahasiswa, nasib pinjaman dan jaminan rumah serta tanah para pekerja juga terancam macet karena penerapan aturan tersebut.

"Kalau dilarang ekspor tentu prosuksi akan diturunkan. Ini akan menyebabkan PHK. Karyawan yang punya kredit dan pinjaman lain bagaimana nasibnya?" jelasnya.

Dia berharap, pemerintah lebih bijaksana melihat persoalan yang akan dihadapi masyarakat Papua khususnya ketika UU Minerba akan diterapkan tahun depan.

"Mari kita sama-sama siapkan time frame yang cukup dan ketat untuk pembangunan smelter serta industri hilir lainnya ke depan. Kami harap pemerintah lebih bijaksana," pungkasnya.

sumber :http://kampus.okezone.com/read/2013/12/20/373/915189/duh-ratusan-mahasiswa-papua-terancam-kehilangan-beasiswa